Sejarah Kepramukaan Indonesia |
A. Pendahuluan
Pendidikan Kepramukaan di
Indonesia merupakan salah satu segi pendidikan nasional yang penting,
yang merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia.
Untuk itu perlu diketahui sejarah perkembangan Kepramukaan di Indonesia.
B. Sejarah
Singkat Gerakan Pramuka
Gagasan Boden Powell yang cemerlang dan menarik
itu akhirnya menyebar ke berbagai negara termasuk Netherland atau
Belanda dengan nama Padvinder. Oleh orang Belanda gagasan itu dibawa ke Indonesia
dan didirikan organisasi oleh orang Belanda di Indonesia dengan nama
NIPV (Nederland Indische Padvinders Vereeniging = Persatuan Pandu-Pandu
Hindia Belanda).
Oleh
pemimpin-pemimpin gerakan nasional dibentuk organisasi kepanduan yang
bertujuan membentuk manusia Indonesia yang baik dan menjadi kader pergerakan
nasional. Sehingga muncul bermacam-macam organisasi kepanduan antara
lain JPO (Javaanse Padvinders Organizatie) JJP (Jong Java Padvindery),
NATIPIJ (Nationale Islamitsche Padvindery), SIAP (Sarekat Islam Afdeling
Padvindery), HW (Hisbul Wathon).
Dengan adanya
larangan pemerintah Hindia Belanda menggunakan istilah Padvindery maka
K.H. Agus Salim menggunakan nama Pandu atau Kepanduan.
Dengan
meningkatnya kesadaran nasional setelah Sumpah Pemuda, maka pada tahun
1930 organisasi kepanduan seperti IPO, PK (Pandu Kesultanan), PPS (Pandu
Pemuda Sumatra) bergabung menjadi KBI (Kepanduan Bangsa Indonesia).
Kemudian tahun 1931 terbentuklah PAPI (Persatuan Antar Pandu Indonesia)
yang berubah menjadi BPPKI (Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia)
pada tahun 1938.
Pada waktu
pendudukan Jepang Kepanduan di Indonesia dilarang sehingga tokoh Pandu
banyak yang masuk Keibondan, Seinendan dan PETA.
Setelah
tokoh proklamasi kemerdekaan dibentuklah Pandu Rakyat Indonesia pada
tanggal 28 Desember 1945 di Sala sebagai satu-satunya organisasi
kepanduan.
Sekitar tahun 1961 kepanduan
Indonesia terpecah menjadi 100 organisasi kepanduan yang terhimpun dalam
3 federasi organisasi yaitu IPINDO (Ikatan Pandu Indonesia) berdiri 13
September 1951, POPPINDO (Persatuan Pandu Puteri Indonesia) tahun 1954
dan PKPI (Persatuan Kepanduan Puteri Indonesia)
Menyadari kelemahan yang
ada maka ketiga federasi melebur menjadi satu dengan nama PERKINDO
(Persatuan Kepanduan Indonesia).
Karena masih adanya
rasa golongan yang tinggi membuat Perkindo masih lemah. Kelemahan
gerakan kepanduan Indonesia akan dipergunakan oleh pihak komunis agar
menjadi gerakan Pioner Muda seperti yang terdapat di negara komunis.
Akan tetapi kekuatan Pancasila dalam Perkindo menentangnya dan dengan
bantuan perdana Menteri Ir. Juanda maka perjuangan menghasilkan Keppres
No. 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka yang pada tanggal 20 Mei 1961
ditandatangani oleh Pjs Presiden RI Ir Juanda karena Presiden Soekarno
sedang berkunjung ke Jepang.
Di dalam Keppres
ini gerakan pramuka oleh pemerintah ditetapkan sebagai satu-satunya
badan di wilayah Indonesia yang diperkenankan menyelenggarakan pendidikan
kepramukaan, sehingga organisasi lain yang menyerupai dan sama sifatnya
dengan gerakan pramuka dilarang keberadaannya.
C. Perkembangan
Gerakan Pramuka
Ketentuan dalam
Anggaran Dasar gerakan pramuka tentang prinsip-prinsip dasar metodik
pendidikan kepramukaan yang pelaksanaannya seperti tersebut di atas
ternyata banyak membawa perubahan sehingga pramuka mampu mengembangkan
kegiatannya. Gerakan pramuka
ternyata lebih kuat organisasinya dan cepat berkembang dari kota ke
desa.
Kemajuan Gerakan Pramuka akibat dari sistem Majelis Pembimbing
yang dijalankan di tiap tingkat, dari tingkat Nasional sampai tingkat
Gugus Depan. Mengingat kira-kira 80
% penduduk Indonesia tinggal di pedesaan dan 75 % adalah petani maka
tahun 1961 Kwarnas Gerakan Pramuka menganjurkan supaya para pramuka
mengadakan kegiatan di bidang pembangunan desa. Pelaksanaan anjuran ini
terutama di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat menarik perhatian
Pimpinan Masyarakat. Maka tahun 1966 Menteri Pertanian dan Ketua Kwartir
Nasional mengeluarkan instruksi bersama pembentukan Satuan Karya Taruna
Bumi. Kemudian diikuti munculnya saka Bhayangkara, Dirgantara dan
Bahari. Untuk menghadapi problema sosial yang muncul maka pada tahun
1970 menteri Transmigrasi dan Koperasi bersama dengan Ka Kwarnas
mengeluarkan instruksi bersama tentang partisipasi gerakan pramuka di
dalam penyelenggaraan transmigrasi dan koperasi. Kemudian perkembangan
gerakan pramuka dilanjutkan dengan berbagai kerjasama untuk peningkatan
kegiatan dan pembangunan bangsa dengan berbagai instansi terkait.